COMMUNITY PARTICIPATION IN VILLAGE BUDGET SUPERVISION IN BINUANG VILLAGE, BALUSU DISTRICT, BARRU REGENCY

##plugins.themes.academic_pro.article.main##

Kasmiah Ali

Abstract

This study aims to find out: Community Participation in Supervision of Village Budgets in Binuang Village, Balusu District, Barru Regency. The type of research used is qualitative. The indicators in this study are community participation and village budgets. The formulation of the research problem is, (i) How is Community Participation in Village Budget Supervision in Binuang Village, Balusu District, Barru Regency. (ii) What are the Inhibiting Factors and Supporting Factors for Community Participation in Village Budget Supervision in Binuang Village, Balusu District, Barru Regency. Sources of data obtained through observation, interviews and documentation. The results of this study indicate that community participation in Binuang Village, Balusu District, Barru Regency is included in the good category. The factor that can hinder community participation in monitoring village budgets is that public awareness of the importance of overseeing village government budgets is still low. The supporting factors are the enthusiasm and desire of the community as well as the opportunity for the community to participate.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##

How to Cite
Kasmiah Ali. (2022). COMMUNITY PARTICIPATION IN VILLAGE BUDGET SUPERVISION IN BINUANG VILLAGE, BALUSU DISTRICT, BARRU REGENCY. Jurnal Scientia, 11(02), 247-256. Retrieved from http://seaninstitute.org/infor/index.php/pendidikan/article/view/841

References

[1] Adisasmita, Rahardjo. 2011. Manajemen Pemerintahan Daerah. Yogyakarta: Graha Ilmu.
[2] Azwar Saifuddin. 2010. Metode Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
[3] Afandi, M.I., Warjio, 2015. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Dalam Pencapaian Target Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Studi Deskriptif di Kelurahan Bunut Barat Kecamatan Kota Kisaran Barat). J. Adm. Publik 6(2), 92–113
[4] Coryanata, I. 2012. Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Pemoderasi Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dan Pengawasan Keuangan Daerah, Jurnal Akuntansi dan Investasi, 12(2), 110-125.
[5] Deviyanti, Dea. 2013. “Studi Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Kelurahan Karang Jati Kecamatan Balikpapan Tengah”. Universitas Mulawarman. Balikpapan.
[6] Firdaus, Andi .2018. Pola Korupsi dan Pengawasan Dana Desa. Artikel. http://aceh.tribunnews.com/2018/07/19/pola-korupsi-dan-pengawasan dana-desa.
[7] Mirna Indriani dkk. 2019. Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa Survey pada Desa Kecamatan Masjid Raya Aceh Besar. Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Indonesia. JURNAL RISET AKUNTANSI DAN KEUANGAN, 7 (1), 2019, 111-130.
[1] Kartika Ray saptianis. 2012. Partisipasi masyarakat dalam mengelolaalokasi dana desa (add) di desa tegeswetan dan desa jangkrikan kecamatan kepil kabupaten wonosobo. Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Neger. Jurnal Bina Praja | Volume 4 No. 3
[2] Makmur. 2011. Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan. Bandung:Refika Aditama
[3] Naimah. 2017. Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Keuangan Desa Pada Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai. Tesis Dipublikasikan. Sumatera Utara: Program Studi Magister Akuntansi Universitas Sumatera Utara.
[4] Noerma, Alifahrani Bahtiar. 2017. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Program Alokasi Dana Desa (Add) Di Desa Panjunan, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo. Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Airlangga. Volume 5, Nomor 3.
[5] Muslimin, dkk. 2012. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Punagaya Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto. Otoritas jurnal ilmu pemerintahan. Vol II.
[6] Peraturan Permendesa No 1 tahun 2015, Tentang Pedoman Kewenangan Desa.
[7] Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 Tanggal 29 Maret 2016, Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.
[8] PMK 50/PMK.07/2017 Merupakan Revisi dari PMK Nomor 187/PMK. 07/2016 yang Sebelumnya Merevisi PMK Nomor 48/PMK.07/2016 Tentang Pengelolaan TKDD.
[9] Sakaria, Nurlinah. 2017. “StrengtheningSocial Capital toEnhanceParticipation In PublicSector”. Asian JournalofAppliedSciences Volume 05 Issue 02.
[10] Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Al Gazali Barru. 2019. Panduan Penulisan Proposal Penelitian dan Skripsi.
[11] Siti Irene Astuti., Pidarta. 2015. Desentrialisasi dan Partisipasi dalam Pendidikan. Yogyakarta: UNY.
[12] Soyfyan, Hafiez. 2018. Praktik Pengelolaan dan Tata Kelola Pemerintahan Desa Dlingo di Kabupaten Bantul: Pembelajaran dari Desa Percontohan. Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia. Vol.1, No.1.
[13] Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
[14] Syairozi, M. I. (2011). Analisis peranan sektor pertanian terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) di kabupaten Malang (periode 2000-2008) (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Malang).
[15] Syairozi, M. I. (2019). Keterkaitan Variasi Produk dan Tenaga Kerja Terhadap Peningkatan Laba Bengkel AHAS PANDAAN. In The Relation of Product Variations and Labor to Increase in Profit at AHAS PANDAAN Workshop.
[16] Theresia, Aprillia. 2015. Pembangunan Berbasis Masyarakat. Bandung: Alfabeta.
[17] Turindra, Azis. 2010. Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa Miskin Dalam Kegiatan Simpan Pinjam Khusus Untuk Perempuan di Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo. Fakultas Ilmu Pertanian. Universitas Sebelas Maret. Surakarta
[18] Undang-undang Desa Nomor 60 Tahun 2014, Tentang Pemberian Kewenangan Pada Desa Sebagai Ujung Tombak Pembangunan.
[19] Utami, Kurnia dan Efrizal Syofyan. 2013. Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Dengan Variabel Pemoderasi Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik. Jurnal WRA. Vol.1, No.1
[20] Welasari&Ardieansyah. 2015. Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunandi Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis. Jurnal FISIPOL Universitas Islam Riau.
[21] Wijaja. HAW. 2010, Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh. Jakarta:PT. Rajagrafindo Persada.
[22] Mukmin Muhammad. (2022). IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT REGULATIONS ON IMPLEMENTATION OF A BUSINESS ENTITY OWNED IN LASALAMA VILLAGE IN BINUANG VILLAGE, BALUSU DISTRICT, BARRU REGENCY (A Study of Law No. 6 of 2014 About the village). Jurnal Scientia, 11(02), 241-246. Retrieved from https://infor.seaninstitute.org/index.php/pendidikan/article/view/837
[23] Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
[24] Sumatera Utara: Program Studi Magister Akuntansi Universitas Sumatera Utara.
[25] Noerma, Alifahrani Bahtiar. 2017. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Program Alokasi Dana Desa (Add) Di Desa Panjunan, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo. Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Airlangga. Volume 5, Nomor 3.
[26] Muslimin, dkk. 2012. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Punagaya Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto. Otoritas jurnal ilmu pemerintahan. Vol II.
[27] Peraturan Permendesa No 1 tahun 2015, Tentang Pedoman Kewenangan Desa.
[28] Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 Tanggal 29 Maret 2016, Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.
[29] PMK 50/PMK.07/2017 Merupakan Revisi dari PMK Nomor 187/PMK. 07/2016 yang Sebelumnya Merevisi PMK Nomor 48/PMK.07/2016 Tentang Pengelolaan TKDD.
[30] Sakaria, Nurlinah. 2017. “StrengtheningSocial Capital toEnhanceParticipation In PublicSector”. Asian JournalofAppliedSciences Volume 05 Issue 02.
[31] Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Al Gazali Barru. 2019. Panduan Penulisan Proposal Penelitian dan Skripsi.
[32] Siti Irene Astuti., Pidarta. 2015. Desentrialisasi dan Partisipasi dalam Pendidikan. Yogyakarta: UNY.
[33] Soyfyan, Hafiez. 2018. Praktik Pengelolaan dan Tata Kelola Pemerintahan Desa Dlingo di Kabupaten Bantul: Pembelajaran dari Desa Percontohan. Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia. Vol.1, No.1.
[34] Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung:
[35] Alfabeta.
[36] Solekhan, Moch . 2014. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat. Malang: Setara Press.
[37] Theresia, Aprillia. 2015. Pembangunan Berbasis Masyarakat. Bandung: Alfabeta.
[38] Turindra, Azis. 2010. Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa Miskin Dalam Kegiatan Simpan Pinjam Khusus Untuk Perempuan di Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo. Fakultas Ilmu Pertanian. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
[39] Undang-undang Desa Nomor 60 Tahun 2014, Tentang Pemberian Kewenangan Pada Desa Sebagai Ujung Tombak Pembangunan.
[40] Utami, Kurnia dan Efrizal Syofyan. 2013. Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang AnggaranTerhadap Pengawasan Keuangan Daerah Dengan Variabel Pemoderasi Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik. Jurnal WRA. Vol.1, No.1
[41] Welasari&Ardieansyah. 2015. Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunandi Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis. Jurnal FISIPOL Universitas Islam Riau.
[42] Wijaja. HAW. 2010, Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh. Jakarta:PT. Rajagrafindo Persada.
[43] Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.