IMPLEMENTATION OF TERMINATION AND APPOINTMENT OF LAMPOKO VILLAGE EQUIPMENT, BALUSU DISTRICT, BARRU REGENCY

##plugins.themes.academic_pro.article.main##

A. Pananrangi M

Abstract

This study aims to provide an overview in understanding the implementation of the dismissal and appointment of the Lampoko Village, Balusu District, Barru Regency. The type of research used is a qualitative research type. Data collection techniques were carried out through observation, interviews and documentation. Then technical data analysis was carried out through data reduction steps, data presentation and conclusion drawing. The results showed that the process of dismissing and appointing village officials, Balusu District, Barru Regency was in accordance with the provisions of the Minister of Home Affairs Regulation Number 67 of 2017 concerning the Appointment and Dismissal of Village Apparatus.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##

How to Cite
A. Pananrangi M. (2022). IMPLEMENTATION OF TERMINATION AND APPOINTMENT OF LAMPOKO VILLAGE EQUIPMENT, BALUSU DISTRICT, BARRU REGENCY. Jurnal Scientia, 11(02), 226-232. Retrieved from http://seaninstitute.org/infor/index.php/pendidikan/article/view/835

References

[1] Firman Sujadi, dkk: 2016. Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Jakarta : Bee Media Pustaka.
[2] Jimly Asshiddiqie, 2006. Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi.Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
[3] Mitah, Toha, 2000. Makna Pemerintahan, Tujuan, Dari Segi Etika Dan Kepemimpinan. Sumber , Widya. Jakarta.
[4] Muhammad Yasin, Dkk. 2015. Anotasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Jakarta : Pusat Telaah Dan Informasi Regional (PATTIRO),
[5] Sugiyono .2017 . Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D. bandung, Alfabeta, CV.
[6] Syairozi, M. I. (2017). Aplikasi Akad Musyarakah pada Pembiayaan Unit Usaha Syariah PT Bank Rakyat Indonesia (PERSERO), Tbk. PROCEEDINft, 111.
[7] Syairozi, M., Rosyad, S., & Pambudy, A. P. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Pengguna Kosmetik Alami Beribu Khasiat Hasil Produk Tani Untuk Meminimalkan Pengeluaran Masyarakat Desa Wonorejo Kecamatan Glagah KAB. LAMONGAN. Empowering: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 3, 88-98.
[8] Tanggrang, Tansmart. 2017 .Undang-Undang Praturan Daerah, Dilengkapi Dengan Peraturan Pemerinttah. Cetakan Pertama
[9] Weppy Susetiyo, dkk. 2019. Pengaturan Pengangkatan Perangkat Desa di Kabupaten Blitar, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Volume 9, Nomor 1.
[10] ST. Dwi Adiyah Pratiwi. 2022. Kepala Desa Bukan Raja. Telaah Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
[11] https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--kepala-desa-bukan-raja--telaah-pengangkatan-dan-pemberhentian-perangkat-desa. Diakeses tanggal 10 Mei 2022
[12] DOKUMEN PERUNDANG-UNDANGAN
[13] Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa
[14] Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
[15] Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
[16] Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa,
[17] Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
[18] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.